Sri Mulyani Blak-blakan soal Awal Mula Aset Rp110 T di Kasus BLBI
Minggu, 07 Juli 2024
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkap awal mula aset senilai Rp110 triliun dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Sri Mulyani menjelaskan BLBI merupakan konsekuensi krisis keuangan yang menerpa Indonesia pada 1997-1998. Kala itu, negara harus menalangi atau bail out terhadap krisis yang terjadi.
Penalangan diberikan kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas selama krisis tersebut. Hingga Desember 1998, BI telah menyalurkan BLBI sebesar Rp147,7 triliun kepada 48 bank.
"BLBI ini merupakan konsekuensi dari krisis keuangan yang menerpa Indonesia pada 1997 hingga 1998 lalu. Dimana pada saat itu negara harus melakukan penalangan/bail out terhadap krisis yang terjadi," kata Srimul dikutip dari unggahan akun Instagram @smindrawati, Jumat (5/7).
Hingga semester I 2024, melalui Satuan Tugas (Satgas) BLBI, pemerintah telah menerima pengembalian dari aset ex BLBI sebesar Rp38,2 triliun dan 22,7 meter persegi. Jumlah itu setara 34,59 persen dari total aset yang dihitung pemerintah sebesar Rp110,45 triliun.
Total aset BLBI sempat mengalami perubahan dari hitungan semula. Pada April 2021 aset BLBI hanya sebesar Rp108 triliun.
Namun, Mahfud MD, Menko Polhukam kala itu meyakini angkanya jauh lebih besar. Berdasarkan penghitungan Kementerian Keuangan dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung, jumlah aset BLBI yang bisa diambil negara hampir mencapai Rp110 triliun.
Meski begitu, Mahfud masih membuka peluang bahwa angka tersebut bukan angka pasti. Pasalnya, hingga kini penghitungan masih terus dilakukan karena berkaitan langsung dengan aset-aset berupa dokumen hingga barang.
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto memastikan masa kerja Satgas BLBI akan diperpanjang karena pengembalian aset belum mencapai target senilai Rp110,45 triliun. Berdasarkan Perpres awal, masa kerja Satgas BLBI akan habis pada 31 Desember 2024.
Hadi mengatakan saat ini pemerintah tengah menyiapkan peraturan presiden (perpres) untuk mengatur proses penagihan kepada obligor dan debitur BLBI oleh kementerian/lembaga terkait.
"Untuk melanjutkan hasil kerja Satgas BLBI, saat ini sedang disiapkan rancangan perpres yang substansinya merupakan kolaborasi Kementerian Lembaga untuk menuntaskan hak tagih negara," ujar Hadi dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (5/7).
Sumber : CNN Indonesia