Mediasi sengketa cicilan rumah senilai Rp12,4 miliar antara Ruben Onsu dan Sarwendah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berakhir tanpa kesepakatan. Perkara wanprestasi yang diajukan Sarwendah pun akan berlanjut ke pemeriksaan pokok perkara, sementara rumah yang menjadi jaminan pinjaman berisiko dilelang jika kewajiban kepada bank tidak diselesaikan.
Perselisihan utamanya bukan hanya soal pembayaran, melainkan juga siapa yang wajib menanggung sisa cicilan. Kedua pihak memiliki tafsir berbeda atas perjanjian pascacerai mereka, Akta 39. CNN Indonesia melaporkan mediasi dinyatakan gagal pada Selasa, 10 November 2026, setelah rangkaian pertemuan sejak 20 Oktober tidak menghasilkan titik temu.
Perbedaan tafsir atas Akta 39
Kuasa hukum Sarwendah, Jaenudin, menyebut kliennya menilai pembayaran utang Rp12,4 miliar merupakan tanggung jawab Ruben. Sebaliknya, Ruben berpandangan kewajiban atas rumah itu harus dipikul bersama. Perbedaan tersebut membuat pembicaraan mengenai pelunasan belum menemukan jalan keluar.
Dalam pertemuan mediasi pada 3 November, pihak Ruben mengusulkan agar Sarwendah mengambil alih pembayaran sisa cicilan. Alasan yang disampaikan, rumah tersebut pada akhirnya akan menjadi milik Sarwendah. Ruben juga menyatakan dirinya telah membayar cicilan sejak awal hingga akhir 2025.
Sarwendah menolak usulan itu melalui panggilan video di hadapan mediator. Jaenudin menilai penolakan tersebut menandai tidak tercapainya perdamaian. Ia juga mengatakan mediator memintanya menandatangani dokumen yang menyatakan mediasi gagal pada Rabu, 11 November.
Menurut Jaenudin, proses mediasi semestinya dihadiri langsung oleh para pihak atau melalui sarana komunikasi daring, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Ia mempersoalkan ketidakhadiran pihak tertentu dan menyebut alasan yang jelas diperlukan bila seseorang tidak dapat mengikuti mediasi. Catatan itu, menurutnya, dapat menjadi perhatian hakim mediator dalam proses perkara.
Ruben meminta perkara masuk pemeriksaan
Sebelum mediasi terakhir, kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang, telah menyampaikan permintaan agar proses perdamaian dihentikan. Pihaknya menyurati mediator dan menyatakan Ruben maupun dirinya tidak akan hadir pada jadwal mediasi 10 November. Mereka memilih agar gugatan Sarwendah segera diteruskan ke tahap pemeriksaan pokok perkara.
Dengan gagalnya mediasi, perselisihan akan bergeser dari upaya mencari kesepakatan ke pemeriksaan di persidangan. Namun, belum ada putusan pengadilan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas sisa cicilan atau bagaimana Akta 39 harus diterapkan dalam persoalan rumah tersebut.
Perbedaan posisi itu juga menyangkut klaim kepemilikan. Minola menyebut aset jaminan tercatat atas nama Ruben. Ia mengatakan, jika rumah dilelang dan hasilnya masih tersisa setelah kewajiban kepada bank dibayar, bank akan menyerahkan kelebihan tersebut kepada Ruben. Pembagian atau penyelesaian lebih lanjut antara Ruben dan Sarwendah, menurut Minola, menjadi urusan mereka berdua.
Risiko lelang bergantung pada pembayaran
Kemungkinan lelang disampaikan oleh pihak Ruben sebagai konsekuensi jika pembayaran kewajiban kepada BCA tidak diselesaikan. Minola mengatakan pihaknya telah berbicara dengan bank mengenai penyelesaian masalah tersebut. Pernyataan itu merupakan keterangan kuasa hukum Ruben; belum ada informasi dalam laporan mengenai keputusan BCA untuk melelang rumah.
Belum jelas pula berapa besar sisa cicilan yang harus dibayar atau kapan langkah bank akan diambil. Karena itu, potensi lelang masih bergantung pada perkembangan pembayaran dan proses penyelesaian dengan BCA. Nilai Rp12,4 miliar yang dipersoalkan menjadi pokok sengketa di antara kedua pihak, tetapi perbedaan mereka tentang tanggung jawab pembayaran belum diputus hakim.
Minola menyatakan pihaknya kini menunggu gugatan berlanjut di persidangan. Pemeriksaan pokok perkara akan memberi ruang bagi masing-masing pihak menyampaikan dasar klaim dan penafsirannya atas Akta 39. Untuk sementara, belum ada kesepakatan yang memastikan siapa yang akan melanjutkan pembayaran rumah tersebut.
You may also like
